JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merancang anggaran belanja pemerintah pusat pada 2027 senilai Rp 3.362,2 triliun. Jumlah tersebut setara 82,06 persen dari rencana belanja negara secara keseluruhan yang mencapai Rp 4.097,2 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut angka itu naik 3,6 persen dibanding outlook 2026. "Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali," kata Purbaya dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Prioritas: Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Percepatan Penurunan Kemiskinan
Purbaya menegaskan anggaran belanja pemerintah pusat akan diarahkan sebagai sumber dorongan pertumbuhan ekonomi. Salah satu fokus utamanya adalah mengakselerasi penurunan angka kemiskinan.
Pemerintah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Penguatan program graduasi kemiskinan juga menjadi prioritas agar penerima manfaat bisa naik kelas secara mandiri.
"Termasuk untuk penajaman akurasi penerima subsidi, serta bansos agar lebih tepat sasaran," tegas Purbaya.
Dukungan untuk Program Prioritas Nasional dan Layanan Publik
Selain penanganan kemiskinan, anggaran 2027 juga dialokasikan untuk mendukung capaian target Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Pemerintah akan mendorong pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung capaian prioritas nasional.
Peningkatan kualitas layanan publik dan sumber daya manusia (SDM) menjadi sasaran berikutnya. Anggaran belanja pemerintah pusat juga dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global.
"Kita juga akan dorong pembangunan sarana dan pra sarana yang mendukung capaian prioritas nasional seperti yang disampaikan Bapak Presiden tadi di DPR," tutur Purbaya.
Optimalisasi Belanja untuk Pertumbuhan Ekonomi
Pemerintah menegaskan arah kebijakan fiskal 2027 tetap ekspansif untuk mengoptimalkan belanja negara. Anggaran belanja pemerintah pusat diposisikan sebagai instrumen utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Dengan postur belanja yang mencapai lebih dari 82 persen dari total belanja negara, pemerintah memiliki ruang fiskal yang besar untuk menggerakkan sektor riil dan menjaga stabilitas perekonomian. Rancangan ini akan dibahas lebih lanjut bersama DPR dalam pembahasan RAPBN 2027.
