BERAU — Rapat koordinasi tersebut menjadi langkah bersama untuk menyamakan persepsi, menyusun langkah penanganan, serta memastikan kesiapan personel maupun sarana dan prasarana dalam menghadapi potensi karhutla di wilayah Kabupaten Berau.
Kegiatan itu dihadiri Asisten I Pemkab Berau M. Hendratno, Kepala BPBD Berau Masyhadi Muhdi, Pasi Ops Kodim 0902/Berau Kapten Inf Makin Effendi, Kabag Ops Polres Berau AKP Kasiyono, serta sejumlah unsur terkait.
Pemantauan Hotspot di Pulau Derawan dan Segah
Berdasarkan pemantauan Hari Tanpa Hujan (HTH), wilayah Berau berada pada kategori pendek hingga menengah. Perkembangan hotspot masih bersifat dinamis dengan sejumlah titik terpantau di antaranya berada di Kecamatan Pulau Derawan dan Kecamatan Segah.
Meski berdasarkan citra satelit per 11 Agustus 2026 pukul 11.00 WITA belum ditemukan sebaran asap yang signifikan, seluruh pihak tetap diminta meningkatkan kewaspadaan. Manggala Agni memaparkan berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk menekan risiko karhutla, mulai dari pemantauan secara real-time, patroli pencegahan, hingga penguatan aturan terkait pembukaan lahan.
Kendala Lapangan: Akses Sulit dan Lahan Gambut
Sejumlah kendala yang berpotensi menghambat penanganan di lapangan turut diinventarisasi dalam rapat. Kondisi tersebut meliputi akses menuju titik api yang sulit, keterbatasan kendaraan dan peralatan, kondisi lahan gambut, keterbatasan personel, serta sulitnya mendapatkan sumber air di beberapa lokasi.
Kabag Ops Polres Berau AKP Kasiyono menegaskan pentingnya kesiapan dan koordinasi antarinstansi dalam menghadapi potensi karhutla, sehingga setiap informasi maupun kejadian dapat segera direspons secara terpadu.
“Sinergi dan koordinasi antarinstansi menjadi kunci dalam penanggulangan karhutla. Setiap informasi yang diterima harus dapat segera diteruskan dan ditindaklanjuti agar penanganan di lapangan bisa dilakukan secara cepat dan tepat,” ujar AKP Kasiyono.
Posko Gabungan dan Grup Komunikasi Lintas Sektor
Ia menambahkan, keterbatasan sumber daya di sejumlah wilayah perlu disikapi melalui pola kerja bersama. Personel dan peralatan yang tersedia dapat dikerahkan sesuai kebutuhan serta skala kejadian.
Dalam rapat tersebut juga disepakati sejumlah langkah penguatan, di antaranya penyusunan kesepakatan bersama antarinstansi, pembentukan posko gabungan sesuai kebutuhan di lapangan, serta pembuatan grup komunikasi lintas sektor.
Pembentukan sarana komunikasi bersama tersebut diharapkan mampu mempercepat penyampaian informasi mengenai potensi maupun kejadian karhutla, sekaligus mempermudah koordinasi dalam pengerahan personel dan peralatan.
Melalui penguatan sinergi lintas sektor tersebut, seluruh unsur terkait berkomitmen meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman karhutla. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat respons sekaligus meminimalkan dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap masyarakat dan lingkungan di Kabupaten Berau.
