SELARAS.CO.ID — Kepala LKPP Sarah Sadiqa menegaskan pengadaan barang dan jasa merupakan titik rawan yang selama ini menjadi kontributor besar kasus korupsi di Indonesia. Dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, ia menyebut sektor ini menyumbang 426 kasus dari total perkara yang ditangani KPK, atau berada di posisi kedua setelah gratifikasi dan penyuapan yang mencapai 1.068 kasus.
"Kita tidak mau nomor dua yang konotasinya jadi jelek. Kita ingin nomor dua itu yang terbaik," ujar Sarah.
Bukan Sekadar Modul, LKPP Targetkan Transformasi Manusia
Sarah menjelaskan program ini dirancang untuk mengubah perilaku para pelaku pengadaan, bukan hanya memberikan materi pelatihan. LKPP menyebut pendekatan ini sebagai transformasi sumber daya manusia yang terlibat dalam rantai pengadaan, dari perencanaan hingga eksekusi kontrak.
Pelatihan tidak hanya menyasar profesional pengadaan di level teknis, tetapi juga mereka yang memegang kendali anggaran. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) menjadi target utama karena memiliki kewenangan strategis dalam proses lelang.
Jalur Khusus untuk Penyedia hingga Masyarakat
LKPP menyiapkan dua jalur partisipasi dalam program ini. Pertama, jalur profesional yang diperuntukkan bagi aparatur sipil negara di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Kedua, ecosystem track yang membuka akses bagi penyedia barang dan jasa, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta kelompok masyarakat.
"Jadi selain dua kelompok tadi, bisa penyedia, kemudian APIP-nya, kemudian dari ekosistem yang lain, kelompok masyarakat atau masyarakat ini juga bisa ikut serta," kata Kepala Pusat Pelatihan SDM Pengadaan Barang/Jasa LKPP, Gusti Agung Aju Diah Ambarawaty.
Metode Blended Learning dan Kewajiban Rencana Aksi
Pelatihan akan menggunakan metode tatap muka, blended learning, serta platform Massive Open Online Course (MOOC) untuk memperluas jangkauan peserta di seluruh Indonesia. Setelah mengikuti pelatihan, setiap peserta wajib menyusun rencana aksi pencegahan korupsi di instansinya masing-masing.
LKPP akan memantau implementasi rencana aksi tersebut melalui evaluasi level 3, yang mengukur dampak nyata terhadap lingkungan kerja dan organisasi. "Rencana aksi dari pencegahan korupsi di lingkungan pengadaan barang jasa di lingkungan masing-masing itu yang akan kami pantau," ujar Ambarawaty.
Dukungan KPK dan LAN untuk Penguatan Integritas
Program ini mendapat dukungan langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN). KPK akan berperan dalam pemantauan efektivitas program, sementara LAN bertugas memperkuat kompetensi dan integritas aparatur yang terlibat dalam pengadaan.
Kolaborasi ini dinilai penting karena pengadaan barang dan jasa menyentuh hampir seluruh belanja negara. Dengan melibatkan pengawas internal dan eksternal, LKPP berharap sektor ini tidak lagi menjadi ladang korupsi, melainkan instrumen pembangunan yang bersih dan akuntabel.